Upaya Yang Dilakukan Bali Process Dalam Menangani Kasus Imigran Ilegal

Upaya Yang Dilakukan Bali Process Dalam Menangani Kasus Imigran Ilegal

Upaya Yang Dilakukan Bali Process Dalam Menangani Kasus Imigran Ilegal

Zalala.co.id – Sebagai wadah yang menaungi dan memfasilitasi negara-negara anggotanya dalam mengatasi masalah penyelundupan dan perdaganan manusia Bali Process terus menghasilkan beberapa aturan dan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk bisa diimplemetasikan di berbagai negara anggotanya.

Meskipun demikian, secara garis besar inti dari tujuan yang

lebih luas dari dibentuknya forum Bali Process adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai forum pengembangan informasi yang lebih efektif dan berbagi informasi intelejen
  2. Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dearah dalam mencapai tujuan untuk mencegah dan memerangi jaringan perdaganan dan penyelundupan manusia
  3. Meningkatkan kerjasama di perbatasan dan pengefisensian dengan menggunakan sistem visa untuk mendeteksi dan mencegah gerakan ilegal
  4. Bersama menigkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kegiatan penyelundupan dan memberikan pengetahuan  bagi masyarakat yang dianggap rentan menjadi korban
  5. Peningkatan efektivitas, sebagai strategi untuk mencegah perdaganan dan penyelundupan manusia melalui sistem dan auturan yang memadai
  6. Mengupayakan kerjasama dalam mengedintifikasi dan memferivikasi identitas dan kebangsaan migran ilegal dan korban perdaganan manusia
  7. Bersama memberlakukan undang-undang nasional sebagai upaya mengkriminalisasi praktek penyelundupan dan perdaganan manusia
  8. Memberikan perlindungan dan bantuan yang tepat kepada para korban penyelundupan dan perdaganan manusia terutama wanita dan anak-anak
  9. Meningkatkan fokus dalam mengatasi akar dari penyebab terjadinya migrasi ilegal,termasuk dalam kmengupayakan migrasi legal secara hukum antar negara
  10. Menganjurkan kepada negara anggota untuk mengadopsi praktek-praktek terbaik dalam implementasi menejemen suaka, yang sesuai dengan prinsip-prinsip mengenai konvensi masalah pengungsi
  11. Bersama memajukan pelaksanaan kerangka kerjasama regional yang secara inklusif tidak saling mengikat, dimana pihak yang berkepentingan dapat bekerjasama lebih efektif untuk mengurangi  gerakan yang tidak teratur melalui daerah.

 

Pada tanggal 30 Maret 2011 lalu

para menteri dari negara yang terlibat dalam Bali Process berkonsultasi dengan lembaga UNHCR dan IOM untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam pembentukan Regional Cooperation Framework (RCF). RCF sendiri berguna dalam meningkatkan ketertarikan serta peran aktif negara anggota Bali Processdalam membangun sebuah bentuk pengaturan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan respon gerakan-gerakan dari migrasi ilegal di derah-daerah melalui pengolahan konsisten terkait dengan klaim suaka, solusi berkelanjutan bagi para pengungsi, serta memberikan perlindungan berkelanjutan dan mencegah terjadinya penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sebuah organisasi ilegal. Pada tanggal 10 September 2012 juga didirikan sebuah kantor The Regional Support Office di Kota Bangkok Thailand. Kantor tersebut didirikan sebagai upaya untuk memfasilitasi kegiatan dari RCF dalam menyediakan titik pusat informasi data yang digunakan untuk berbagi informasi dengan Amerika Serikat terkait dengan informasi perlindungan pengungsi dan juga migrasi. Kantor tersebut juga berperan untuk meningkatkan kapasitas dan pelaksanaan pertukaran strategi terbaik yang dapat diimplementasikan, sebagai kantor yang bertugas mengumpulkan sumber daya teknis secara umum dan menyediakan perlengkapan logistik, administrasi, serta memberkan dukungan operasional dan koordinasi dalam urusan proyek bersama antar anggota dalam forum Bali Process.  Adapun beberapa langkah pencegahan yang dilakukan dalam Bali Process adalah sebagai berikut:

  1. Membina kondisi sosial, politik, dan ekonomi untuk mengurangi faktor yang mendasari individu rentan menjadi korban imigran ilegal
  2. Membantu jalur hukum migrasi ilegal dan kegiatan penyelundupan serta perdaganan manusia
  3. Memberikan dukungan dan bantuan dalam mempromosikan mata pencaharian yang lebih baik dan keberlanjutan ekonomi
  4. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, sektor swasta, dan media masa
  5. Meningkatkan sistem kontrol perbatasan dan meningkatkan integrasi mengenai pengurusan dokumen perjalanan dan surat identitas
  6. Meninjau kebijakan visa dan kebijakan integrasi visa berkala
  7. Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi diantara otoritas terkait untuk menola masuknya ataupun membatalkan visa penyelundupan ilegal
  8.  Membang kapasitas dan melakukan latihan berkala dalam mempromosikan operasi pencarian dan penyelamatan yang lebih tepat waktu dengan tujuan memaksimalkan upaya untuk mengurangi jumlah korban dilaut

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangkaian

Bali Process adalah pendeteksian dini, yang mana dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

  1. Menclonkan focal point nasional dalam meningkatkan berbagai informasi elalui portal laman Bali Process untuk memfasilitasi tindakan yang tepat, cepat, dan efektif dalam memerangi penyelundupan dan perdangan manusia
  2. Berkontribusi terhadap pengumpulan data dan analisis mekanisme Bali Process melalui dukungan kantor yang berada di daerah-daerah secara sukarela mengenai laporan terkait dengan aksi penyelundupan dan perdagangan manusia
  3. Mengembangkan sistem peringatan dini dan perukaran informasi dan kecakapan diplomatik, imigrasi, perbatasan, serta penegakan hukum yang berlaku
  4. Meningkatkan kerjasama antar petugas imigrasi dan operator penerbangan untuk memastikan kebijakan visa serta dokumen perjalanan telah terintegrasi melalui petugas jaringan Liaison Imigrasi Regional (Rilon)
  5. Mempromosikan kalaborasi antar penegak hukum dan keuangan beserta unit intelejen dalam mengidentifikasi hubungan jarngan antar penyelundupan, perdagangan manusia, pencucian uang, serta bentuk kejahatan transnasional lainnya

Langkah selanjutnya adalah bentuk perlindungan, yang mana dilakukan melalui mekanisme berikut:

  1. Membangun mekanisme pada level multilateral, regional, dan bilateral sebagai bentuk identifikasi para korban dari penyelundupan dan perdaganan manusia yang kemudian akan diberikan perlindungan, rehibilitasi, dan dipulangkan kembali menuju negara asalnya
  2. Memobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk melakukan menejemen yang lebih efisien terkait dengan perlindungan terhadap korban penyelundupan dan perdaganan
  3. Memastikan bahwa, para korban penyelundupan dan perdanganan manusia tidak memiliki hubungan dengan jaringan penyelundup dan kejahatan transnasonal
  4. Memberkan perlindungan bagi saksi dan pelapor
  5. Menigkatkan komunikasi dan kordinasi dalam mendukung pencarian dan penyelamatan koraban penyelundupan dan perdagangan baik saat berada di laut, embarkasi, serta pada proses keimigrasian
  6. Memastikan melakukan identifikasi terkait identitas dan dokumen-dokumen resmi bagi para korban
  7. Melakukan mekanisme ialog dalam pengaturan antar otoritas terkait dalam hal konsuler secara tepat melalui pemberitahuan pada level bilateral

Langkah terakhir yang dilakukan adalah melalui penuntutan yang mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  1. Negara akan mendesak untuk meratifikasi ataupun menyetujui dan secara efektif menerapkan konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisis melalui protokol yang terkait dengn penyelundupan dan perdagangan manusia
  2. Mengadopsi, mengubah, ataupun memperkuat peran dewan legislatif secar anasional yntuk melakukan langkah-langkah kriminalisasi bagi par apenyelundup
  3. Mengadopsi peyelundupan manusia dan perdanganan manusia sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi serta melakukan usaha percepatan prosedur ekstradisi sebagai upaya untuk menyederhanakan persyaratan yang berhubungan dengan permintaan ekstradisi
  4. Memberikan bantuan timbal balik terhadap hukum yang berkaitan dengan proses penyelidikan, penuntutan, serta hingga proses peradilan
  5. Menikatkan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga lainnya yang bertangung jawab terhadap investigasi dan penuntutan terhadap para pedagang dan penyelundup
  6. Mengembangkan metode penyelidikan yang pro aktif yang lebih tepat dan mendukung dalam penyelesain kasus yang berhubungan dengan kesaksian para korban
  7. Mengembangakan standar bukti dan mengumpulkan berbagai macam informasi pendukung.

Baca Artikel Lainnya:

Hipotesis dan Strategi

Hipotesis dan Strategi

Hipotesis dan Strategi

Zalala.co.id – Struktur internasional adalah anarki, dimana tidak adanya satu kekuatan dominan yang dapat mengatur negara-negara dalam sistem internasional. Dengan ketiadaan kekuatan yang dominan berarti tidak ada jaminan bahwa terciptanya kepatuhan diantara negara-negara. Dengan kondisi seperti ini, negara akan menjadi aktor yang dominan, dimana negara akan menjadi aktor yang rasional dalam hubunganya dengan negara lain dan mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya semaksimal mungkin.Arti minimum yang inheren di dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup.. Kondisi umum ini menimbulkan hasil yang beragam. Hubungan antara negara-negara ditandai perang dan perlombaan senjata dan perang perdagangan senjata dengan pencapaian persetujuan , kontrol, dan tarif gencatan senjata, kepanikan keuangan dan penyelamatan, devaluasi kompetitif dan moneter stabilisasi. Kadang-kadang, tidak adanya otoritas internasional terpusat menghalangi pencapaian tujuan bersama. Karena sebagai negara, mereka tidak dapat menyerahkan kontrol tertinggi atas perilaku mereka ke negara supranasional, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mematuhi janji-janji mereka The mereka dari pelanggaran janji dapat menghambat kerjasama bahkan ketika kerjasama akan meninggalkan semua lebih baik. Namun, di lain waktu, negara menyadari tujuan bersama melalui kerjasama dengan anarki. Meskipun tidak adanya otoritas internasional utama, pemerintah sering mengikat diri untuk program yang saling menguntungkan dari tindakan. Dan, meskipun tidak ada kedaulatan internasional yang siap untuk menegakkan ketentuan perjanjian, negara dapat mewujudkan kepentingan bersama melalui kerjasama diam-diam, negosiasi bilateral dan multilateral formal, dan penciptaan rezim internasional. Pertanyaannya adalah: Jika hubungan internasional dapat mendekati kedua negara Hobbesian alam dan masyarakat sipil Locke, mengapa kerjasama muncul dalam beberapa kasus, bukan pada kasus lain ?

Pertama, keadaan apa yang mendukung munculnya kerjasama di bawah anarki? Mengingat kurangnya otoritas pusat untuk menjamin kepatuhan terhadap perjanjian ,situasi apa yang mendorong atau mengizinkan negara untuk mengikatkan diri untuk program yang tindakan saling menguntungkan? Apa fitur situasi menghalangi kerjasama? Kedua, strategi apa yang bisa negara lakukan untuk mendorong munculnya kerjasama dengan mengubah keadaan yang mereka hadapi? Pemerintah tidak perlu selalu menerima keadaan seperti yang diberikan. Sampai sejauh mana hambatan situasional dengan subjek kerjasama untuk modifikasi yang disengaja? Melalui strategi-strategi apa yang lebih tinggi negara dapat menciptakan prakondisi untuk kerjasama?

 

Tiga  faktor penting yang mempengaruhi kerjasama :

  1. Struktur Payoff :

Axelrod menyebut pilihan rasional yang diambil oleh seorang aktor sebagai payoff structure. Payoff Structure (Mutual and conflicting preferences) tersebut menurut Robert Axelrod dan Robert Keohane dapat dibedakan menjadi empat karakter yaitu:

  1. The benefit of mutual cooperation ( CC )
  2. Relative to mutual defection ( DD )
  3. The benefits of unilateral defection (DC)
  4. Relative to unrequited cooperation (CD)

Keempat karakter tersebut mendapatkan prioritas masing-masing sesuai dengan jenis permainan apa yang sedang dilakukan oleh aktor tertentu.

Stag Hunt Game : memiliki preferensi sebagai berikut: CC>DC>DD>CD. Inti dari model permainan ini adalah bahwa kerjasama (cooperation) lebih diinginkan daripada pengingkaran sepihak (unilateral defection).

Chicken :  memiliki preferensi pemesanan adalah: DC> CC> CD> DD. Jika setiap percaya bahwa yang lain akan menyimpang, maka masing-masing akan tergoda untuk cacat dengan terus di tengah-tengah jalan. Lebih baik menjadi pahlawan hidup daripada ayam hidup. menyerah pada godaan ini, bagaimanapun, pembelotan akan menghasilkan tabrakan. Ketakutan bahwa pengemudi lain mungkin tidak menyimpang mengurangi daya tarik terus di tengah-tengah jalan. Dalam satu-play Chicken, godaan pembelotan unilateral diimbangi oleh rasa takut saling pembelotan

Prisoner’s Dilemma Game : Lebih besar konflik kepentingan antara pemain, maka pemain lebih besar kemungkinannya memilih to defect.

  1. Jika pemain II kerjasama (C), pemain I to defect (D), maka DC>CC
  2. Jika pemain II to defect (D) , pemain I masih to defect (D), maka DD>CD

Dilemanya adalah jika kedua-duanya to defect, keduanya akan mendapatkan hal yang terburuk daripada keduanya kerjasama: CC>DD. Apabila kedua Negara tidak dapat bekerjasama, maka kerugian akan sangat banyak, baik kerugian materi dan personil. Jadi kerjasama lebih baik/menguntungkan daripada tidak bekerjasama sama sekali. Jadi Prisoner’s Dilemma memiliki pilihan untuk kedua pemain DC>CC>DD>CD.

  • Konsep “kerja sama” tidak berlaku untuk beberapa permainan (Deadlock dan Harmony)
  • Dalam permainan di mana konsep “kerjasama” berlaku (seperti Dilema Narapidana ‘, Stag Hunt, dan ayam), dua faktor-hadiah yang terkait mempengaruhi prospek untuk kerjasama
  • Perubahan hadiah dapat mengubah permainan (yaitu dari Dilema Narapidana ‘to Stag berburu)
  • Untuk game iterasi, besarnya hadiah penting untuk menentukan berapa lama “bayangan masa depan adalah” (yaitu jika hadiah meningkat seiring waktu, yang baik untuk kerjasama)

         Cara untuk mengubah struktur payoff

  • Strategi unilateral (seperti membangun senjata defensif bukan ofensif yang untuk mengatasi dilema keamanan)
  • Tawar Bilateral (seperti linkage masalah)
  • Negosiasi multilateral (seperti menggunakan lembaga untuk menciptakan norma-norma yang menarik bagi konstituen domestik dan berbagi informasi di antara negara-negara)
  1. Iterasi (“bayangan masa depan”)

Selain payoff structure, The Shadow of the Future (bayangan akan masa depan) juga mempengaruhi kecenderungan aktor untuk bekerjasama. Bayangan akan masa depan menjadi penting di sini karena payoff structure sebetulnya lebih memfokuskan pada pertimbangan-pertimbangan jangka  pendek, semakin dipertimbangkannya payoff yang akan didapat di masa depan dari pada payoff yang ada saat ini, maka berkurang pula kecenderungan untuk bertindak ingkar atau defect. Dimensi bayangan tentang masa depan ini lebih mampu membedakan isu-isu ekonomi daripada isu-isu militer/keamanan. Dalam hal ini ketika aktor-aktor bermain dalam isu ekonomi, maka mereka akan cenderung berharap bahwa hubungan mereka akan terus berlanjut dalam kurun waktu yang tak terhingga.

  • Iterasi meningkatkan prospek kerjasama untuk Dilema Narapidana ‘dan Stag Hunt tetapi tidak dapat melakukannya untuk chicken

         Efektivitas strategi seperti Tit-for-Tat tergantung pada dua faktor :

  • Kemampuan untuk membedakan antara andal kerjasama dan pembelotan (yaitu bisa gagal karena definisi miskin konsep, kurangnya informasi yang transparan, kurangnya kontrol atas agen daerah, dll)
  • Kemampuan untuk menghukum para pembelot (yaitu bisa gagal karena masalah tindakan kolektif)
  1.  The Numbers of Actors

Kemampuan para aktor dalam melakukan kerjasama tidak hanya dipengaruhi oleh payoff structure dan bayangan tenang masa depan tetapi juga oleh seberapa banyak jumlah pelaku yang terlibat dalam permainan kerjasama tersebut dan bagaimana interaksi diantara mereka terstruktur. Ada 3 hal yang mempengaruhi kerjasama saling menguntungkan, yakni:

  • Aktor dapat mengidentifikasi defectors
  • Mereka dapat fokus apa yang akan dilakukan terhadap defector
  • Mereka mmpunyai incentives jangka panjang yang cukup untuk menekan defectors.

Ketika jumlah pemain semakin banyak, kondisi-kondisi di atas akan semakin sulit untuk dicapai. Karena dalam situasi demikian, sangat sulit, bahkan mustahil untuk mengidentifikasi, atau bahkan menghukum siapa yang ingkar. konsep Oye tentang solusi untuk meminimalisasi dilemma kemunculan negara-negara yang ingkar yaitu dengan: Mengusahakan rezim memiliki konvensi yang bisa memberikan aturan mengikat bagi para aktor di dalamnya Mengusahakan rejim bisa membangun mekanisme penegakan aturan kolektif jika terdapat aktor yang defect.

  • “Karena jumlah pemain meningkat, biaya transaksi dan informasi meningkat.”
  • Karena jumlah pemain meningkat, tingkat diskonto untuk hadiah masa depan lebih mungkin untuk menjadi heterogen, yang meningkatkan risiko bahwa satu negara rasional akan membelot yang bisa mengirim seluruh permainan menjadi spiral pembelotan
  • Karena jumlah pemain meningkat, menghukum menjadi masalah tindakan kolektif
  • Lembaga multilateral dapat mengurangi informasi dan biaya transaksi dan dapat memiliki klausal untuk hukuman kolektif dalam hal pembelotan.
  1. Bayangan Masa Depan dan Kerja Sama

Bagaimana bayangan masa depan dapat mempengaruhi kemungkinan kerjasama? Dalam kondisi single-play tanpa kedaulatan, ketaatan terhadap perjanjian sering tidak masuk akal. Mempertimbangkan Prisoners Dillema singlet-play, setiap tahanan lebih baik bersuara apakah pasangannya memutuskan untuk bersuara juga. Dalam singlet-play Stag Hunt,setiap hunter tergoda untuk terlukai, dengan alasan, untuk membela diri terhadap pembelotan yang dilakukan oleh orang lain. Baik Prisoners Dillema dan juga Stag Hunt, pembelotan pada saat ini mengurangi kemungkinan terjadinya kerjasama di masa depan. Oleh karena itu, pengulangan meningkatkan prospek untuk kerja sama. Pada Chicken, pengulangan mungkin akan mengurangi prospek untuk kerja sama. Dalam kondisi single-play, godaan pembelotan unilateral diimbangi oleh rasa takut akan terjadinya benturan yang mengikuti timbal-balik pembelotan. Bagaimana pengulangan dapat mempengaruhi keseimbangan? Jika permainan diulang tanpa batas waktu, maka setiap pengguna dapat menahan diri untuk melenceng pada saat ini dengan memaksa pengguna lain untuk melenceng di masa depan.

  1. Strategi Timbal Balik dan Kondisi Permainan

Robert Axelrod menyatakan bahwa strategi timbal balik memiliki efek meningkatkan kerja sama dengan membentuk hubungan langsung antara perilaku seorang aktor pada saat ini dan antisipasi terhadap keuntungan masa depan. Dalam pengulangan Prisoners Dillemadan Stag Hunt, timbal balik menggarisbawahi konsekuensi kerja sama dan pembelotan masa depan. Sedangkan dalam pengulangan Chicken, strategi timbal balik dapat mengimbangi pengaruh-pengaruh buruk dari pertimbangan reputasi pada prospek kerja sama. Efektivitas strategi timbal balik bergantung pada kondisi permainan. Dalam Hubungan Internasional kondisi permainan dapat membatasi efektivitas dengan timbal balik.

  1. Strategi untuk Meningkatkan Pengakuan dan Memperpanjang Bayangan Masa Depan

Isu strategi dapat digunakan untuk mengubah struktur timbal balik dan menyisipkan unsur-unsur iteratif dalam situasi single-play.

Bayangan masa depan, strategi timbal balik dan struktur timbal balik berinteraksi dalam menentukan kemungkinan kerjasama. Strategi Tit-for-Tat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana perilaku ini kemungkinan akan mempengaruhi perilaku pihak lawan di masa depan, dan dengan demikian mempertajam perbedaan antara aliran yang diantisipasi untuk kerja sama dan pembelotan sekarang.

  1. Jumlah Pelaku

Permainan Dua Orang dan N-Orang

Apa yang terjadi pada prospek kerjasama sebagai jumlah pelaku yang meningkat signifikan? Permasalahan angka merupakan pusat bagi banyak bidang studi ilmu sosial. Dalam Hubungan Internasional, permasalahan angka telah menjadi pusat perdebatan.

  1. Jumlah Pelaku dan Kerja Sama

Bagaimana angka dapat mempengaruhi kemungkinan kerja sama? Setidaknya ada tiga jalur yang mempengaruhi. Pertama, kerja sama membutuhkan pengakuan peluang untuk kemajuan kepentingan bersama, serta koordinasi kebijakan setelah peluang tersebut telah diidentifikasi. Dengan meningkatnya jumlah pelaku, maka transaksi dan biaya informasi juga meningkat. Kedua, karena jumlah pelaku meningkat, kemungkinan otonom pembelotan dan pengakuan serta permasalahan kontrol juga meningkat. Ketiga, karena jumlah pelaku meningkat, kelayakan sanksi pembelot berkurang. Strategi timbal balik menjadi lebih sulit untuk diterapkan tanpa memicu runtuhnya kerja sama. Dalam permainan dua orang, Tit-for-Tat bekerja dengan baik karena biaya pembelotan terfokus hanya pada satu pihak lain. Sedangkan dalam permainan N-orang, strategi pembelotan bersyarat dapat memiliki efek menyebar.

  1. Strategi Pelembagaan dan Dekomposisi

Mengingat pelaku dalam jumlah besar, strategi apa yang dapat negara gunakan untuk meningkatkan kemungkinan kerja sama? Penciptaan rezim dapat meningkatkan kemungkinan dalam permainan N-orang. Pertama, konvensi memberikan aturan praktis yang dapat mengurangi biaya transaksi dan informasi. Kedua, mekanisme penegakan kolektif baik mengurangi kemungkinan pembelotan otonom dan mengizinkan hukuman selektif terhadap pelanggar norma. Kedua fungsi rezim internasional secara langsung menangani masalah yang diciptakan oleh pelaku dalam jumlah besar. Pada umumnya, kerja sama merupakan syarat penciptaan rezim.

Strategi apa yang dapat mengurangi jumlah pemain yang signifikan dalam permainan dan dengan demikian membuat kemungkinan kerja sama semakin besar? Ketika pemerintah tidak mampu untuk bekerja sama dalam skala global, mereka sering beralih ke strategi diskriminatif yang mendorong kerja sama bilateral atau regional. Taktik dekomposisi bisa pada seluruh pelaku, pada saat, meningkatkan prospek untuk kerja sama. Kedua kemungkinan dan batas-batas strategi untuk mengurangi jumlah pemain yang dalam mengikuti diskusi. Pertama, penurunan jumlah pelaku biasanya hanya dapat dibeli dengan mengorbankan besarkan keuntungan dari kerja sama. Kedua, strategi untuk mengurangi jumlah pemain umumnya membebankan biaya besar pada pihak ketiga .

  1. Kesimpulan

Robert Axelrod dan Robert Koehane memulai dengan memeriksa kesesuai antara kerja sama yang diamati serta konflik, dan tiga set syarat situasional. Mereka kemudian meninjau studi kasus, menilai kemungkinan dan batas-batas strategi untuk mengubah struktur timbal balik, untuk memperpanjang bayangan masa depan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan permainan, dan untuk mengurangi jumlah pemain, dengan penekanan khusus pada hubungan timbal balik dan membangun rezim.

Axelrod dan Koehane akhirnya bergerak ke arah sintesis baru. Mereka berpendapat bahwa rezim internasional dapat memperkuat dan melembagakan timbal balik, dan bahwa negara-negara telah meningkatkan prospek untuk kerja sama dengan mengandalkan kombinasi timbal balik atomistik dan pembentukan rezim.

Baca Artikel Lainnya:

Pemikiran Politik Plato

Pemikiran Politik Plato

Pemikiran Politik Plato

Zalala.co.id – Plato memiliki banyak tulisan, diantaranya terdiri dari 35 dialog dan 13 surat, yang mana dalam 35 dialog tersebut, Plato membaginya ke dalam tiga bagian utama, yaitu Awal, Pertengahan, dan Akhir. Dimana dialog pertengahan dan terakhir merefleksikan pembentukan filsafatnya. Beberapa judul dari dialog pertengahan Plato yang terkenal antara lain Gorgias, Meno, Apology, Crito, Phaedo, Symposium, Repiblic. Adapun beberapa judul tulisan dari dialog akhir Plato adalah  Statesman, The Theaetus , Promenades, Sophist, Philebus, Timaeus, The Laws. Lebih dari itu, tulisan-tulisan Plato tidak hanya mengenai politik, namun juga mengenai berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia seperti, Metafisika, Filsafat moral, Pendidikan, Politik, dan Ekonomi. Adapun beberapa bentuk pemikiran dari Plato adalah dalam hal Metafisika, Etika, Pendidikan, dan Pemerintahan. Tulisan terkenal dari Plato adalah Republik yang terbagi dalam 10 buku. Adapun pembagiannya sebagai berikut, buku I mengenai kehidupan manusia, dasar dari keadilan dan moral. Buku II dan IV menjelaskan organisasi negara, sistem pendidikan, masyarakat ideal, perencanaan tiga elemen dalam dasar kehidupan ( keinginan, semangat, alasan ), karakteristik negara yang ideal. Buku V – VII perencanaan negara yang ideal mengacu pada sistem yang berlandaskan komunisme. Buku VIII dan IX membicarakan mengenai anarki dan kekacauan saat individu dan negara sama-sama tersesat. Buku X  bagian I berhubungan dengan filsafat seni dan bagian II membicarakan kapasitas dari soul (soul). Mengenai metode pemikirannya, Plato menggunakan metode filsafat deduktif, dengan metode analitik berbasiskan ide untuk melihat fenomena. Saat berbicara tentang human nature Plato menjabarkannya kedalam tiga hal utama yaitu  : keinginan, semangat, dan rasionalitas.Adapun tentang Body politic menurut Plato: keinginan dalam menciptakan kelas, dimana kelas tersebut dibagi ke dalam tiga kelas utama yaitu Semangat yang kuat dalam militer, Pekerja yang bertindak berdasarkan pertimbangan, Pemimpin yang bijaksana.

 

Teleologi menurut Plato adalah objek dengan tujuan, yang mana dalam aplikasinya, Plato menggunakan metode deduktif untuk melihat berbagai fenomena dan mengekspresikan filsafatnya. Selain menggunakan Metode Deduktif, Plato juga menggunakan metode analogi dalam filsafatnya. Pondasi Filsafat Teori Politik Plato, Berbasis pada pemikiran Socrates yaitu kebijaksanaan/ kebaikan , sebagaimana Kebijaksanaan adalah bagian dan dapat dicapai melalui  ilmu pengetahuan. Mengenai 4 elemen dalam diri manusia, Plato mengemukakannya dalam hal akal, keebranian, kesederhanaan, dan keadilan. Sedangkan Raja adalah sebuah navigator yang juga harus pandai akan seni dan dapat memimpin seluruh kelas yang ada dalam masyarakat. Saat berbicara tentang teori mengenai ide, Plato mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang berbasiskan pada ide. Menurut Plato Ilmu poengetahuan dapat dicapai dan memiliki dua karakteristik, yang pertama adalah pasti dan kedua adalah sempurna (mutlak). Adapun sifat dasar dari karakteristik teori Plato :

            – Perbedaan antara Form or Idea

            – Knowledge and Appreance

            – Bentuk akhir berupa fisik

            – Actual wold can attain the ideal world

            – Knowledge can replace opinion and is attainable

            – The visible world is the shadow of the real world

            – Apa yang terlihat bukanlah bentuk, namun bentuk dari sebuah bentuk

Keadilan Menurut Plato

Keadilan bukan sekedar ketaatan teradap hukum, namun keadilan berada jauh dalam jiwa setiap manusia. Keadilan menurut Plato juga tidak lepas dari konsep moral, yaitu sesuatu yang mengikat masyarakat secara bersama. Keadilan tidak hanya sebatas pada masalah hak dan kewajiban namun lebih jauh dari pada hal itu, keadilan juga berhubungan erat dengan etika sosial. Keadilan menurut Plato adalah saat seseorang membatasi dirinya pada kerja dan tempat dalam hidup yang sesuai dengan kecaapannya, yaitu bagaimana setiap orang dalam masyarakat melakukan apa yang harus semestinya dilakukan (berperan sesuai posisi).

Dasar Dari Karakteristik Plato’s Nation

Adapun dasar dari karakteristik negara menurut Plato adalah dimana keadilan adalah nama lain dari kebajikan. Performance dari kewajiban sesuai dengan yang dijalani oleh hak yang dimiliki. Dimana kontribusi individu dalam society sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kecakapan/ keahlian  yang dimiliki oleh individu tersebut. Social morality (moral sosial) menurut Plato adalah kewajiban setiap manusia, yang mana bentuk sosial yang kuat akan mempengaruhi sistem sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Menurut Plato, keadilan juga disebut sebagai “Mengerjakan sesuatu yang pantas”. Plato merupakan tokoh pemikir yang paling lama dan mungkin yang pertama yang mengemukakan pendapat mengenai “komunisme”, diaman Plato memiliki pemikiran tentang meniadakan kepemilikan property dan hubungan keluarga yang nantinya akan dikembalikan kepada dimensi komunitas (negara). Hal tersebut sebagai upaya Palto dalam mengembalikan masyarakat pada struktur aslinya yang tidak terikat oleh sesuatu apapun. Hal ini terkait dengan pertanyaan “apa yang membuat manusia berkonflik?”, sumber konflik biasanya hadir dari perebutan masalah property (hal ini juga akan saya tuliskan pada sub selanjutnya).

Perbedaan Komunis Plato dan Marx

Adapun beberapa perbedaan karakteristik dari komunisme menurut Plato dan Marx adalah sebagai berikut:

–         –  Plato : objeknya adalah politik sebagai solusi dari ekonomi untuk membenahi politik

–        –   Marx : objeknya adalah ekonomi sebagai solusi dari politik untuk membenahi ekonomi

–        –   Plato : penerapan kelas dalam dua, penguasa dan pekerja

–        –   Marx : penerapan kelas kepada seluruh masyarakat

–       – Plato : godaan diri manusia terhadap kepemilikan benda secara individu sedangkan Marx munculnya manusia yang serakah karena kepemilikan barang pribadi

–      – Plato: dengan kepemilikan wanita dan barang oleh negara, maka penggunaan kekuatan politik tidak akan memiliki motif ekonomi, dengan tidak mengikutsertakan aktifitas ekonomi,  maka ekonomi tidak akan mempengaruhi politik

–          Dengan kepemilikan wanita oleh negara, maka menungkinkan akan terdapat 1000 anak seribu ayah, satu ayah 1000 anak

–          Negara menjadi aktor yang mengatur

–          Memerdekakan individu dari kesengsaraan dan tekanan dari masyarakat yang ditunggangi faktor-faktor yang menyimpang dan untuk memberikan individu tempat berlindung (Nisbet, The Sosial Philosopher 9-10)

  Menurut Marx, pad ahakikatnya manusia tidak memilik apa-apa, maka tidak merasa memiliki apa-apa. Saat manusia tidak mengetahui apa-apa maka tidak akan ada konflik yang terjadi, karena pada dasarnya konflik terjadi karena adanya rasa memiliki sesuatu oleh setiap individu.

Pemerintah Ideal dan Negara Ideal Menurut Plato

Adapun karakteristik negara ideal menurut Plato adalah dimana terdapat kelas umum (memproduksi, pekerja), penjaga, pemerintah (penguasa) sesuai dengan kapasitas dan kemampuan individu yang ada. Pemimpin yang memimpin masyarakat adalah yang terbaik dari masyarakat tersebut dan mendapat pendidikan terbaik.  Menurut Plato, negara tidak boleh dipimpin oleh orang tanpa kapasitas karena hal tersebut akan menajdikan negara tersebut lemah. Negara dipimpin oleh seseorang yang memahami prinsip kebajikan (virtue) atau yang disebut sebagai Raja Filsuf (the philosopher king). Yang mana pemimpin dengan kriterita tersebut, akan dengan mudah dapat mengidentifikasi berbagai macam masalah sosial, mengatasi dan mencari solusi. Adanya pembagian kerja dalam struktur masyarakat adalah sebagai konsekuensi dari perbedaan alami dari bakat yang berbeda yang ada pada individu.  Namun menurut Robert Nisbet apa yang dikemukakan oleh Plato merupakan sebuah pemikiran dari  Nihilisme Sosial

 Posisi Plato Dalam Teori Politik Barat

Plato merupakan bapak dari filsafat, politik, dan idealisme dalam sastra. Tulisan-tulisannnya dibetuk dari pengalaman hidup dan pemikirannya telah menghubungkan antara politik dengan filsafat. Telah memberikan inspirasi dalam pandangan filsafat politik anti materialistis, rekonstruksi teori politik, program politik radikal yang muncul setelahnya.

Baca Artikel Lainnya:

Sejarah Datangnya Narkoba di Indonesia

Sejarah Datangnya Narkoba di Indonesia

Sejarah Datangnya Narkoba di Indonesia

Zalala.co.id – Di Indonesia Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba atau napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Pada mulanya zat Narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembangan pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat Narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula zat-zat narkotka tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu.

Ganja banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman erythroxylon coca atau cocaine banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (Verdovende Middelen Ordonantie) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927. Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya. Baru pada waktu tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir di semua negeri, terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan obat sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama Bakolak Inpres No. 6 tahun 1971, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan antar departemen terhadap semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan pengawasan terhadap orang-orang asing. Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda pada tahun 1927 sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Disamping itu juga diatur dalam pasal 32 tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik, dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika nomor 22 tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Dan jauh sebelum Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium. Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, Cina dan wilayah Asia lainnya, cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini. Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi cina telah menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius. Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di A.S. Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebahagian tahanan tersebut ketagihan disebut sebagai penyakit tentara. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan morphin dengan asam anhidrat, campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing, yang kemudian hasilnya menyatakan bahwa anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengannama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit. Tahun 1960-an hingga tahun 1970-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah Golden Triangle yaitu Myanmar, Thailand dan Laos, dengan produksi 700 ribu ton setiap tahun. Pada daerah Golden Crescent yaitu Pakistan, Iran dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika.

Selain morphin dan heroin adalagi jenis lain yaitu kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolavia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC. Pada akhir tahun 1970-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta tekhnologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil.

Baca Artikel Lainnya:

Pemikiran Politik John Stuart Mill (1806-1873)

Pemikiran Politik John Stuart Mill (1806-1873)

Pemikiran Politik John Stuart Mill (1806-1873)

Kehidupan dan Masanya

Zalala.co.id – Masanya masih dipengaruhi kuat oleh prinsip dasar ekonomi utilitarianisme yang hadir dari karya klasik Adam Smith. Mill merupakan sosok pemikir yang pertama memberikan kritik terhadap utilitarianisme . Beberapa kontribusi pemikiran Mill bagi liberalism diantaranya adalah kebebasan berbicara dan individualitas, masyarakat yang liberal untuk negara yang liberal. John Stuart Mill lahir di London 20 Mei 1806,  pada usia 4 tahun sudah mempelajari bahasa Yunani dan di usia 8 tahun sudah belajar bahasa Latin. Waktunya banyak digunakan untuk membaca buku-buku dialog Plato, Logika, dan Sejarah. Selain buku-buku dan ilmu logika, Mill juga akrab dengan ilmu geometri, ilmu alajabar, ilmu kalkulus dieferensial, dan ilmu matematika. Meskipun demikian, Mill memiliki minat yang kuat dalam puisi dan seni. Pada umur 14 tahun, Mill sudah menerbitkan buku teks pertamanya tentang ekonomi yang berjudul Elements of Political Economy (1820). Menurut Mill, Alam memaninkan peran penting dalam pembentukan karakter seseorang, dan pendidikan memiliki peran penting dalam mengubah sifat manusia. Pandangan Mill memberi kontribusi dalam berbagai aspek dari teori politik beberapa tulisan karyanya yang terkenal adalah, pertama Sistem of Logic (1843) dalam tulisan tersebut Mill menjelaskan hubungan dari tradisi logis empiris Inggris Locke dan Hume dengan konsep ilmu sosial berdasarkan paradigma fisika Newton. Kedua, On Liberty (1859) dan The Subjection of Women(1869) yang mengelaborasi pemikiran liberal klasik pada isu-isu penting seperti hukum, hak, dan kebebasan . Ketiga, The Considerations on Representative Goverment(1861) memberikan garis besar pemerintah ideal berdasarkan perwakilan proporsional, perlindungan minoritas, dan lembaga pemerintahan itu sendiri . Keempat, Utilitarianisme (1863) disahkan prinsip utilitaris dari kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar, membuat signifikansi dari asumsi Bentham memungkinkan dia untuk secara kritis membedah utilitarisme Bentham

Pada tahun 1826 Mill mengalami krisis mental yang ketika ia kehilangan semua kapasitasnya untuk kebahagiaan dalam hidup, dia pulih dengan menemukan puisi romantis Coleridge and Wordsworth. Dari peristiwa tersebut, Mill akhirnya menyadari ketidak lengkapan dalam proses pendidikan, yaitu tidak adanya sisi emosional kehidupan dalam pendidikan. Mill juga mengkaji ulang filsafat utilitaris Bentham dan menemukan kurangnya Bentham dalam melihat sisi pengalaman, imajinasi, dan emosi. Mill memanfaatkan puisi Coleridge untuk memperluas utilitarisme dan membuat ruang untuk dimensi emosional, estetika, dan spiritual. Perbedaan utama antara mereka adalah bahwa Bentham lebih sederhana dalam mendefinisikan sifat manusia dari utilitarian, sedangkan Mill mengikuti utilitarianisme yang lebih kompleks. Pada tahun 1851 JS Mill menikahi Harriet Hardy Taylor dan meninggal pada tahun 1873 di Avignon, Inggris

 

Persamaan Hak bagi Perempuan

Dalam tulisannya yang berjudul The Subjection of  Women (1869), Mill mengawalinya dengan sebuah pernyataan revolusioner, “prinsip yang mengatur hubungan sosial yang ada antara kedua jenis kelamin-subordinasi … itu seharusnya diganti dengan prinsip kesetaraan yang sempurna,“. Bagi Mill, ketidaksetaraan hanya dijadikan sebagai legtimasi pertahanan. Oleh karena itu, maka dengan menghapuskan ketidaksetaraan tersebut, manusia akan memperoleh banyak keuntungan. Adapun beberapa pernyataan yang menolak adanya kesetaraan bagi perempuan,  Pertama, secara histori, ketidak kebebasan dan ketidak setaraan perempuan merupakan praktek universal yang sudah ada lama dalam struktur masyarakat. Kedua, kondisi alamiah perempuan yang dinilai oleh kebanyakan masyarakat lebih rendah dari pria (Sifat manusia berubah sesuai dengan lingkungan sosial). Ketiga, tidak ada yang salah dengan subordinasi perempuan karena perempuan menerimanya secara sukarela (banyaknya perempuan yang menyuarakan hak untuk bersuara di Inggris). Keempat, dalam rumah tangga suami paling cocok untuk mengambil keputusan (pada dasarnya tidak ada alasan yang mendasari argumen ini).

Meskipun demikian, Mill memiliki beberpa argument untuk menentang pernyataan yang berkembang di masyarakat tersebut, Pertama, menurut Mill, dengan adanya penyetaraan peran perempuan dalam keluarga, maka keluarga tidak lagi menjadi sebuah ‘sekolah dispotik’ (hanya ada satu pemimpin yaitu suami). Kedua, dengan adanya persamaan hak perempuan, maka masyarakat akan mendapatkan dua kali lipat kemampuan masa (kondisi tersebut memungkinkan untuk melahirkan banyak ilmuan dll dan meningkatkan kapasitas laki-laki untuk berkompetisi). Ketiga,dengan adanya persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan, maka perempuan akan menikmati kesetaraan tersebut dan pada akhirnya akan memiliki pengaruh yang lebih baik pada sebelumnya (kondisi dimana hanya didominasi oleh laki-laki). Keempat, Dengan memberikan hak yang sama kepada perempuan, kebahagiaan mereka akan meningkat berlipat ganda, dan ini akan memuaskan, Mill berpendapat, prinsip utilitarian kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan maka akan memunculkan kebebasan antara kebebasan privat dengan kebebasan public. Menurut Mill, kebebasan yang ada pada keluarga merupakan basis dari demokrasi yang ada dalam masyarakat (publik), tidak ada reformasi berarti dalam demokrasi jika tidak dimulai dari keluarga. Tanpa hak yang sama untuk perempuan, maka proyek demokrasi tidak lengkap. Demokrasi di bidang politik/ publik akan tetap goyah kecuali kita membawa atau membuat warga negara yang demokratis dalam keluarga egaliter.

Pentingya Kebebasan Individu

Liberty (1859) dimulai dengan sebuah kebebasan paradox, dimana masyarakat sipil berada di bawah ancaman yang lebih besar dalam demokrasi dari rezim despotic. Kemudian, pertanyaan awal yang pertama muncul adalah, “Mengapa penting untuk melindungi kebebasan individu?”. Menurut mill, Saat manusia menggunakan pilihanya sendiri, dirinya telah menggunakan banyak kemampuan dirinya sendiri. Mill dlam tulisannya mendefinisikan kebebasan sebagai berikut, “Kemampuan manusia, persepsi, penilaian, perasaan diskriminatif, aktivitas mental, dan bahkan preferensi moral, itu dilakukan hanya dalam membuat pilihan … mental dan moral, seperti kekuatan otot, ditingkatkan hanya saat digunakan … Dia yang memilih rencananya untuk dirinya sendiri, mempekerjakan semua kemampuannya. Dia harus menggunakan kemampuan observasi yang dimilikinya untuk melihat, penalaran dan penilaian untuk meramalkan, kegiatan untuk mengumpulkan pertimbangan untuk mengambil keputusan, melakukan diskriminasi untuk memutuskan, dan ketika ia telah memutuskan, ketegasan dan kontrol diri untuk memegang keputusan dilakukan”.

         Orang-orang yang bertindak dengan cara tertentu hanya karena mereka telah diberitahu untuk melakukannya, maka orang tersebut sebenarnya tidak mengembangkan setiap kemampuan yang dimilikinya tersebut. Kebebasan menurut Mill, “Tidak hanya apa yang mereka lakukan, tetapi juga apa yang menner mereka lakukan“. Menurut Mill, meskipun denga adanya belenggu bisa memandu individu menuju beberapa jalan yang baik dan layak, namun hal tersebut tidak baik dan menjadikannya manusia yang ragu. Mill menjelaskan dengan rinci posisinya dalam kebebasan dengan membela tiga kebebasan tertentu, kebebasan berpikir dan berekspresi termasuk kebebasan berbicara dan penerbitan, kebebasan bertindak dan membentuk asosiasi.

Kebebasan berpikir dan berekspresi: menurut Mill tersedia empat alasan untuk kebebasan ini berekspresi. Pertama, Ide-ide dominan masyarakat biasanya berasal dari kepentingan kelas kelas kekuasaan dalam masyarakat. Kedua, pendapat mayoritas mungkin cukup jauh dari kebenaran atau dari kepentingan sosial. Ketiga, penekanan pada opini minoritas adalah sebuah kebenaran. Keempat, dengan adanya kebebasan berfikir dan berekspresi mencegah timbulnya persepsi/ pendapat yang salah. Kebenaran adalah hal yang multifaset (memiliki banyak arti) dan biasanya opini yang saling bertentangan mengandung bagian dari kebenaran. Menekan salah satu pendapat tersebut, dapat mengarah ke penekanan salah satu bagian dari kebenaran. Tujuan dari kebebasan bertindak adalah perlindungan diri, namun rinsip kebebasan bertindak membutuhkan adanya semua pembatasan. Mill membela kebebasan berserikat pada tiga alasan: Pertama, ada kalanya pemikiran individu lebih baik dari pada pemerintah. Kedua, berkumpul bersama untuk pendidikan mental individu yang lebih baik. Ketiga, tidak baik membiarkan pemerintah untuk melakukan segala sesuatu (adanya gangguan pada kekuasaan).“Bagian praktis dari pendidikan politik dari orang bebas, membawa mereka keluar dari lingkaran sempit egoisme pribadi dan keluarga, akan membiasakan mereka untuk mendapatkan pemahaman bersama dan bertindak dari motif publik atau semi-publik, serta membimbing perilaku mereka dengan tujuan untuk menyatukan bukan mengisolasi mereka dari satu sama lain”. Individu yang lebih baik secara moral, mental, dan material dengan melihat kebebasan individu sebagai instrumen . “Satu-satunya sumber yang tak pernah gagal dan permanen dari perbaikan adalah kebebasan, karena dengan itu ada banyak pusat yang independen yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan karena adanya individu“. Dengan adanya kebebasan individu, maka individu dengan sendirinya akan meningkatkan diri secara alami akan menyebabkan masyarakat yang lebih baik dan meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri.

Batas-Batas Kebebasan Individu

         Individualitas perlu ditanamkan tetapi dalam batas-batas yang ditentukan oleh hak-hak dan kepentingan orang lain. Pembatasan kebebasan pribadi diterapkan sejauh ia penting bagi pengembangan diri orang lain. Jika tindakan seseoarng merugikan kepentingan orang lain, maka masyarakat memiliki hak atas hukum dari tindakan tersebut. Dengan mengembangkan individualitasnya, manusia tidak hanya menjadi lebih berguna bagi dirinya sendiri, tetapi mampu menjadi lebih berguna bagi orang lain. Degan kata lain, kebebasan individu menjadi ukuran penting dari perilaku sosial. Meskipun demikian, kebebasan tersebut juga tergantung dari waktu dan ukuran keadaan. Lebih lanjut, Mill juga menempatkan pembatasan kebabasan bertindak dan berbicara hanya berlaku bagi mereka yang sudah dewasa/ matang. Pemaksaan yang benar dapat digunakan untuk mendorong terpenuhinya pola prilaku yang ditetapkan dengan tujuan baik bagi masyarakat (tujuan bersama). Dalam hal ekonomi Mill memandang bahwa perusahaan swasta dalam kompetisi bebas menghasilkan keuntungan lebih besar bagi masyarakat dari pada ekonomi yang dikendalikan. Namun Mill tidak percaya dengan pemenuhan kebutuhan individu dengan sendirinya melahirkan kebaikan masyarakat. Oleh karena itu, Mill mengakui pentingnya intervensi pemerintah dalam masalah ekonomi untuk mencegah ketidak adilan dan menghilangkan kendala demi meningkatkan kebahagiaan masyarakat umum.

Gagasan Tentang Pemerintahan

Mill berpendapat bahwa masyarakat adalah perlu bagi kesejahteraan dan perkembangan, oleh karena itu manusia melahirkan keajiban pada manusia untuk ikut serta mempertahankannya. Kondisi sosial adalah alamiah, perlu, dan sudah jamak bagi manusia. Sehingga dalam keadaan yang luar biasa, mansusia tidak pernah melihat dirinya kecuali sebagai anggota masyarakat. Manusia mempunyai kewajiban untuk mepertahankan entitas sosial. Hak pilih universal adalah cara yang paling praktis untuk menjaga pemerintahan yang baik sambil mempertahankan kebebasan individu. Mil tidak percaya dengan kemampuan orang awam atau kekuasaan mayoritas, namun Mill tidak memilikic ara lain untuk melihat cara menghindari diri dari tekanan pemerintahan. Pandangan Mill mengenai demokrasi lebih konstruktif, yaitu keyakinannya mengenai kebebasan untuk ikut serta dalam keputusan politik mendorong rasa tanggun gjawab dan member sumbangan pada perkembangan manusia. Sebuah bentuk demokrasi yang dipimpin oleh elit berpendidikan. Meskipun demikian, Mill mengemukakan bahwa monarki absolute adalah bentuk pemerintahan terbaik jika pemimpin besar bisa ditemukan, Mill mengambarkan keadaan yang ada dengan adanya sosok superhuman yang mampu mengatur semua urusan orang-orang yang bermental pasif. Namun demikian, karena kondisi tersebut cenderung sulit untuk dicapai, maka menurut Mill bentuk dari pemerintahan ideal yang terbaik adlah bentuk di mana kedaulatan diserahkan kepada semua masyarakat.

Pemerintahan Perwakilan

       Dalam pandangan Mill, pemerintahan perwakilan merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Menggunakan kualitas dan keterampilan warga negaranya untuk melayani kepentingannya dan harus meningkatkan kualitas moral, intelektual dan peran aktif warganya. Pemerintah yang mengabungan dua prinsip utama yaitu partisipasi dan kompetensi yang mampu memenuhi fungsinya untuk melayani dan melindungi warganya. Setiap individu dan setiap kelas adalah hakim terbaik dari kepentingannya sendiri. Apa yang mereka pilih adalah kepentingan mereka yang sebenarnya. Partisipasi dalam proses politik harus seluas mungkin, sehingga setiap individu memiliki suara dalam mengendalikan pemerintah dan dengan demikian melindungi kepentingannya. Setiap warga negara tidak hanya memiliki suara dalam pelaksanaan kedaulatan tertinggi tersebut tetapi juga sesekali waktu diminta untuk mengambil perannyata dalam pemerintah melalui tanggung jawab pribadi pada fungsi public, lokal, atau umum. Hal tersebut didasari atas dua alasan, pertama adalah hak dan kepentingan individu hanya aman ketika ia sendiri mampu dan bersedia mempertahankannya dan kemakmuran serta kesejahteraan umum lebih baik diupayakan oleh beberapa segmen masyarakat untuk peningkatannya. Kedua, partisipasi nyata dalam pemerintahan negara modern pada umumnya pasti didelegasikan pada orang lain.

         Salah satu yang harus ada adalah hak memilih bagi perempuan, kedua, propotional representation of election. Prinsip dalam demokrasi keterwakilan, kepentingan setiap kelompok dapat dilindungi dengan baik. Dalam pemerintahan keterwakilan dibutuhkan ahli hukum dan birokrat yang kompeten, memiliki kemampuan untuk menemukan cara yang paling efisien untuk memenuhi tujuan tertentu. Dua bentuk instrumental kompetensi yang harus ada dalam peemrintahan keterwakilanyaitu instrumental dan moralKompetensi Instrumental adalah kemampuan untuk menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan tertentu dan kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan untuk memenuhi kepentingan individu Kompetensi Moral adalah kemampuan untuk membedakan tujuan yang secara intrinsik superior bagi individu dan masyarakat. Secara moral pemimpin yang kompeten mampu mengenali kepentingan umum dan menolak kepentingan buruk. Adapun tujuan dari voting adalah untuk memastikan bahwa para pemimpin yang kompeten secara instrumental dan moral terpilih untuk mewakili. Perwakilan pemerintah yang didasarkan pada kombinasi dari partisipasi dan kompetensi akan mampu meningkatkan kualitas warganya dalam aspek mental, moral, dan praktis. Pemerintahan perwakilan lebih dari despotisme bukan karena lebih baik melindungi kepentingan warga, tetapi karena ia mampu meningkatkan kualitas warga tersebut. Warga mengembangkan kemampuan mereka dengan mampu berpartisipasi dalam pemerintahan, minimal dengan memberikan suara mereka, dan juga dengan membantu mengambil keputusan pada pemerintah daerah. Pengalaman politik memiliki efek sebagai pendidikan politik

Utilitarianisme Derivisi

Mill mengawaliya dengan pernyataan bahwa dalam ilmu praktis, seperti etika atau politik, semua tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan. Auran tingkah laku sebagai konsekuensinya harus tergantung pada tujuan tersebut. Dalam proses pencarian, apa yang kita cari akan Nampak sebagai hal pertama yang kita butuhkan, bukan hal terakhir yang kita inginkan. Jika terdapat tujuan yang bisa ditentukan, maka tes benar atau salah dalam tiap-tiap kasus adalah kesesuaian atau ketidaksesuaiaaan fakta dengan tujuan. Mill sadar bahwa utilitarian dalam konsep Bentham secara keseluruhan adalah adalah doktrin hedonistic. Mill berusaha untuk menunjukkan bahwa kebahagiaan mempunyai karakter kualitatif dan kuantitatif. Adanya kecendrungan manusia untuk memilih kebahagiaan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi. “lebih baik menjadi manusia yang tidak puas dari pada menjadi babi yang puas; lebih baik menjadi sokrates dari pada orang tolol yang puas”. Menurut Mill, keputusan dari orang yang mengalami kedua kesenangan tersebut harus dijadikan pedoman. Tidak ada penderitaan atau kesenangan yang sama persis, dan penderitaan selalub erbeda dengan kesenangan. Mill menolak penerapan prinsip yang dilakukan dengan cara kalkulus yang cenderung membahaiakan. Meskipun utilitas adalah kriteria terakhir bagi semua persoalan etis, haruslah utilitas yang didasarkan atas kepentingan yang permanen dari semua manusia sebagai makhluk yang progresif. Agar manusia bisa benar-benar bahagia, maka manusia harus mengkonsentrasikan pikiran pada objek bukan pada kebahagiaan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk memusatkannya pada kebahagiaan orang lain, pada perbaikan umat manusia, bahkan pada seni, dilakukan bukan sebagai cara, tetapi sebagai tujuan idealnya sendiri. Manusia membutuhkan perkembangan karakter individu, bahwa tujuan pokok manusia adalah penyempurnaan diri (self-perfection), bukan pada pencapaian kesenangan.

Beyond Utilitarian

Konsep utilitas, mendefinisikan hak tidak lain sebagai utilitas. Banyak karyanya yang menerapkan standar utilitas. Salah satu pertimbangan untuk memberikan kesetaraan untuk wanita adalah, bahwa hal tersebut akan meningkatkan kebahagiaan mereka. Prinsip kebebasan dipertahankan atas dasar utilitas sosial – kemajuan sosial tergantung pada kebebasan individu. Demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik karena kegunaannya. Utilitarianisme (1862) adalah tulisan Mill untuk menjawab semua keberatan yang telah diajukan terhadap filosofi tersebut. Mill mengedepankan kriteria Utility atau prinsip Greatest Happines sebagai dasar moralitas. Tindakan moral yang meningkatkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit. Mill membuat perubahan signifikan dari posisi Bentham. Kebahagiaan dihitung tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari segi kualitas. Hal ini sangat kompatibel dengan prinsip utilitas untuk mengenai fakta bahwa beberapa jenis kebahagiaan yang lebih berharga lebih diinginkan. Mengapa individu akan tertarik pada kebahagiaan orang lain?, hal tersebut disebabkan karena perasaan bersosialisasi manusia, adanya keinginan untuk berada di kesatuan dengan sesama makhluk merupakan prinsip yang kuat dari sifat manusia. Negara sosial yang alami diperlukan oleh manusia, abhwa keadilan dari utilitas adalah pondasi dasar dari moralitas. Hubungan antara hak dan ketidakadilan adalah saat ada hak seseorang yang dilanggar dan terdapat usaha untuk mempertahankan hak karena utilitas. Sebuah masyarakat di mana individu dapat menikmati hak-hak mereka. Hak tidak menggantikan konsep utilitas, karena utilitas adalah pembenaran untuk hak. Kehidupa manusia yang bertujuan untuk kesenangan merupakan tujuan hidupyang sia-sia, karena pada dasarnya mansua adalah makhluk sosial dan rasional dan porsi kebahagiaannya berdasarkan pada kepuasan dorongan sosialnya. Pedoman tertinggi dalam moralitas utilitarian adalah perasaan subjektif dalam diri individu, perangkat empiris ini menyediakan perangkat empiris yang seharusnya dilakukan individu. Jika gagal mengikuti jalan yang ditunjukkan, maka seseorang bisa dihukum oeh negara atau mendapat celaan dari orang lain.

Summary

         Liberalisme Mill menyediakan kerangka besar pertama mengenai kesetaraan demokratis modern dengan memperluas logika kebebasan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Mendorong hak pilih bagi perempuan. Mill merupakan Filsuf laki-laki pertama yang menulis tentang penindasan perempuan. Keanekaragaman dalam masyarakat mendorong perlunya melindungi hak individu dari rasa takut dan kelompok dominan yang ada. Selain itu Mill juga berpendapat pada penekanan pada kebutuhan untuk melindungi hak minoritas dalam demokrasi. Negara wajib memberikan pendidikan kepada warganya dan mengadakan kontrol sosial. Masalah sosial di masa depan adalah Bagaimana menyatukan kebebasan untuk bertindak bagi individu, dengan kepemilikan umum dan terbatasnya bahan baku dunia, seerta partisipasi yang sama dari semua.